Restu Putra

Hingga sekarang pesantren memiliki problem-problem krusial yang harus diselesaikan. Selain kekerasan seksual dan ketimpangan gender, ada problem lain yang tak kalah seriusnya yakni, feodalisme. Feodalisme di pesantren memanifestasikan diri ke dalam patronase antara kyai dan santri. Kyai seringkali dianggap oleh santri sebagai orang suci yang tak pernah membuat kesalahan. Sehingga, segala perintah dan larangan kyai wajib dilaksanakan tanpa sedikipun membuat penilaian moral. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman secara tekstual pesan dari cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Pengkultusan juga dilakukan oleh orang yang mempunyai nasab (hubungan darah) dengan kyai. Akibatnya, ada beberapa keturunan kyai yang justru berlaku arbitrer dan mengambil keuntungan dari privelese tersebut. Salah satu contohnya ialah kejadian pelecehan seksual berkedok agama yang dilakukan oleh M Subchi Azal Tsani, anak kyai pesantren Shiddiqiyah Jombang.

Melihat kondisi demikian, penting untuk mengajukan kritik atas feodalisme pesantren. Tentunya, kritik ini didasarkan atas cinta agar pesantren menjadi lebih baik. Pada titik ini, saya akan mengulas kritik yang pernah dilakukan oleh Intelektual Islam asal Jombang yakni, Nurcholis Majid (Cak Nur) atas feodalisme pesantren. Lebih dari itu, saya juga akan melampaui apa yang dikritik oleh Cak Nur. 

Kritik Cak Nur Atas Feodalisme Pesantren

Di dalam bukunya yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren, Cak Nur mengkritik banyak hal dari pesantren. Mulai dari metode pengajaran, tradisi, kultur hingga asrama santri di pesantren. Sebagai seorang yang sejak kecil mengenyam pendidikan di pondok pesantren, tentu kritik yang diiajukan tak sembarangan.

Berkenaan dengan feodalisme pesantren, ia mengulasnya dalam sub bab tentang pola kepemimpinan kyai. Ia membantah anggapan yang terlanjur klise bahwa watak kepemimpinan kyai bersifat demokratis. Menurutnya, kyai berwatak kharismatik yang karenanya secara implisit santri menjadi sungkan untuk bertanya atau mengajukan pendapat. Apalagi jika disertai dengan tindakan-tindakan yang secara sadar atau tidak bertujuan untuk memelihara kharisma tersebut. Watak yang demikian berimbas pada ketakmungkinan seorang kyai “untuk digantikan oleh orang lain serta sulit ditundukkan ke bawah rule of the game-nya managemen modern” (Nurcholis Majid: 1997, 78).

Selain kharismatik, kiai juga sosok pemimpin agama yang feodal. Baginya, kiai lebih mampu untuk memobilisasi massa daripada pemipin feodal biasa. Sehingga, ia memperingatkan bahwa feodalisme bertopeng keagaaman jauh lebih berbahaya bila disalahgunakan daripada feodalisme biasa. Menurut Cak Nur, kiai juga memiliki watak yang cenderung menolak gejala-gejala perubahan sosial. Kecenderungan ini tak terlepas dari sikap untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan itu.

Pola kepemimpinan kiai yang demikian telah mengeksklusi dialog dan dialektika dalam penyelesaian suatu masalah. Segalanya diatur dan dtetapkan oleh kiai. Sehingga, ruang-ruang demokratis menjadi lenyap (Nurcholis Majid: 1997, 78)

 Melampaui Cak Nur

Kritik yang dilancarkan oleh Cak Nur atas feodalisme pesantren tersebut cukup mengena. Tujuannya ialah agar pondok pesantren berani melakukan pembaruan dan modernisasi agar tetap up to date terhadap perkembangan zaman. Bagaimana dialog dan dialektika yang menjadi nafas demokrasi bisa hidup jika segala keputusan dipegang secara absolut oleh kiai? Barangkali hal tersebut yang dipertanyakan oleh Cak Nur.

Kekerasan seksual yang sekarang ini marak dilakukan oleh ustadz, kyai atau semacamnya sudah sejak lama diperingatkan oleh Cak Nur bahwa feodalisme berbaju keagamaan jauh lebih berbahaya daripada feodalisme biasa.

Namun, ia tak menjelaskan mengapa feodalisme bisa tumbuh dan berkembang di pondok pesantren. Artinya, historiografi feodalisme pesantren luput dari penglihatan Cak Nur. Inilah mengapa kritik yang ia lancarkan masih terasa kurang. Sehingga, penting sekali untuk menambal kekurangan tersebut.

Feodalisme yang tumbuh dan berkembang di pondok pesantren merupakan konskuensi teoritik dari Islam Nusantara. Islam Nusantara pada hakikatnya menjunjung tinggi akulturasi dan negosiasi ajaran islam dengan budaya Nusantara. Sehingga, kearifan lokal yang telah hidup lama di Nusantara tidak dihilangkan, melainkan dimodifikasi dan dibumbui dengan ajaran islam. Islam Nusantara berpacu pada Qoidah Fiqih yang artinya Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”. Sebagaimana juga ditegaskan oleh KH. Muchit Muzadi bahwa “tidak mungkin agama terlepas dari tradisi lokal” (KH. Muchit Muzadi: 2007, 110).

Masalahnya, budaya feodal yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat juga ikut ternegosiasi dan terakulturasi dengan ajaran islam yang akhirnya berujung pada islamisasi feodalisme. Dan sebagaimana kita tahu, pemimpin agama seringkali juga seorang bangsawan. Ini bisa kita lihat dari para Walisongo yang relatif mempunyai garis keturunan pada bupati atau raja. Di zaman mereka, feodalisme begitu kuat dan mengakar ke relung-relung kehidupan masyarakat. Sehingga, bisa jadi mereka tak mempunyai imajinasi untuk mengahancurkan feodalisme. 

Nah, metode dakwah dan pengajaran islam yang dulu dipakai oleh Walisongo dilanjutkan dalam institusi yang bernama pondok pesantren. Tak heran, feodalisme bisa ada di pondok pesantren.    

Apa Yang Harus Dilakukan?

Pramoedya Ananta Toer pernah menghajar feodalisme melalui dua novelnya yang berjudul Bumi Manusia dan Gadis Pantai. Pesan yang ingin disampikan oleh Pramoedya adalah bahwa feodalisme adalah sistem yang tidak adil karena membuahkan diferensiasi yakni, kelas priyayi dan kelas orang kebanyakan (baca: rakyat biasa). Kelas orang kebanyakan harus menundukkan badan dan kepala saat bertemu dengan kelas priyayi, kelas orang kebanyakan harus menuruti segala perintah yang keluar dari mulut kelas priyayi dll. Ketidakadilan ini bisa terkonstruksi karena adanya suatu kepercayaan bahwa kelas priyayi—meminjam istilah Multatuli—wakil Tuhan di bumi. Dalam konteks pesantren, kelas priyayi adalah kyai dan kelas orang kebanyakan adalah santri.  

Pada titik ini, kita perlu meminjam istilah Lenin: What is to be done? (Apa yang harus dilakukan?) . Dalam konteks ini, pesantren harus melakukan otokritik. Artinya, dekonstroksi atas feodalisme harus dilaksanakan oleh orang pesantren itu sendiri. Otokritik itu setidaknya bisa bertolak pada dua hal: pertama, islam secara jelas mengajarkan kesetaraan manusia tanpa memandang pangkat, kasta atau jabatan. Hal ini termaktub dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kedua, melanjutkan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang punya tendensi anti feodalisme. Di dalam kitab Adabut T’alim wal Muta’allim, beliau mengatakan bahwa etika orang alim/ustadz diantaranya ialah tidak boleh mengagung-agungkan santri karena berasal dari anak penguasa dunia (pejabat, konglomerat dll) dan dapat mengambil hikmah dari orang lain tanpa memandang umur, status atau nasab (KH. Hasyim Asyari, Tanpa Tahun, 71).


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here