Thansie Ling Aprilistiani Silfanus

Rara Nur Izza Aulia

Nur Fadilah

Kasus pencabulan anak di bawah umur terjadi di Ogan Ilir, Sumatra Selatan (9/2021). Tak tanggung-tanggung, ada 26 santri yang dicabuli oleh pengurus di salah satu Pondok Pesantren di Ogan Ilir tersebut.1

Berita di atas menambah gerbong kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Kasus serupa juga terjadi di salah satu pondok pesantren di Trenggalek,2 disusul dengan kasus di pesantren Mojokerto.3 Selain itu, pondok pesantren di Solok4 dan Jombang5 juga pernah menjadi saksi bisu atas kelakuan bejat para oknum yang memilki ‘jabatan’ di pesantren. Yang menjadi ironi adalah kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan pesantren yang semestinya menjadi tempat penggemblengan moral dan karakter dan dinilai ‘aman’ dari kasus kekerasan seksual dibandingkan dengan lingkungan di luarnya. Terlebih lagi, pelakunya adalah orang yang dianggap mumpuni atau paling tidak adalah mereka diberi amanah untuk menjalankan ruh pesantren dalam meneruskan khazanah keilmuan, terutama dalam bidang agama.

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional (KOMNAS) perempuan, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.6 Dalam lingkup ini, segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik, seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual termasuk dalam kekerasan seksual.

Lebih jauh, Kekerasan seksual sangat merugikan korban, terutama ketika meninggalkan trauma yang dapat memicu depresi dan bunuh diri. Awalnya, banyak yang beranggapan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi di area yang terkesan ‘bebas’. Namun deretan kasus di atas mengubah angapan bahwa kasus kekerasan seksual juga bisa terjadi di manapun, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, fakta lapangan menunjukkan bahwa adalah tidak

hanya kaum hawa yang menjadi korban, santri putra juga pun tidak lepas dari intimidasi dan sasaran nafsu birahi.

Akar Masalah

Mari kita cek kembali akar dari kasus-kasus kekerasan seksual sampai saat ini belum berhenti, untuk kemudian kita urai solusi apa yang bisa ditawarkan. Dari pengamatan penulis, terdapat dua penyebab utama kekerasan seksual di pesantren masih rentan terjadi:

  1. Feodalisme buta

Sami’naa wa atho’naa (kami mendengar dan taat) merupakan sikap patuh yang harus dilakukan santri saat berhadapan dengan kekuasaan yang lebih tinggi, dalam hal ini dapat berupa peraturan pesantren ataupun figur yang dihormati, baik karena keilmuan maupun keturunan. Prilaku selalu ‘nurut’ ini merupakan hal yang positif, selama masih dalam batas wajar serta sesuai dengan koridor norma-norma yang ada. Hal yang kemudian menjadi titik balik adalah ketika ada pihak yang memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk meminta santri melakukan hal yang diinginkan, dimana keinginannya tersebut di luar batasan ‘wajar’, termasuk dalam ranah kekerasan seksual. Terlepas dengan atau tanpa adanya paksaan ataupun ancaman, sistem feodal di pesantren menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum berkepentingan untuk memuluskan aksinya.

  • Personal Awareness

Terlepas dari sisi ke-‘mulia’-annya dari segi ilmu maupun nasab, para pengasuh atau pemangku kebijakan di pesantren adalah manusia yang tidak dapat lepas dari sisi humanisnya, termasuk kekhilafannya. Boleh jadi, para pelaku kekerasan seksual di lingkup pesantren sedang khilaf karena terpengaruh oleh apa yang dibaca atau ditonton, serta didorong oleh faktor eksternal lain. Di sini penulis tidak bermaksud memberi celah kebenaran atas kekerasan seksual yang dilakukan, justru ingin menegaskan bahwa orang yang lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren belum tentu akan selalu menjadi orang ‘baik-baik’. Di saat yang sama, statemen ini bukan lantas menafikan banyaknya orang yang menjadi baik sebagai produk dari proses di pesantren.

Selain dua penyebab di atas, terdapat peneyebab lain, seperti pengaruh lingkungan, bisikan ghaib, dan lain-lain. Namun, tidak dijelaskan secara rinci, sebab dianggap kurang signifikan terhadap kasus yang terjadi di pesantren.

What We Can Do?

Dari dua penyebab di atas, tentunya langkah yang perlu dilakukan adalah mem-backup celah-celah yang menjadi jalan masuk terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren, diantaranya dengan mempertebal garis batas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan itu, budaya ‘sendika dawuh’ tetap berjalan sesuai porsinya. Sosialisasi kepada semua pihak juga perlu dilakukan, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan usaha konkrit penebalan iman dari tiap individu.

Kendati upaya pencegahan konvensional di atas sudah sering dilakukan, kasus yang masih marak menunjukkan bahwa upaya tersebut belum optimal. Alternatif lain yang dapat ditempuh dalam upaya pencegahan adalah dengan mengadakaan layanan aduan yang dekat dengan santri. Dalam hal ini, menurut penulis, pihak yang paling berkepentingan adalah Kementrian Agama (Kemenag), sebab yang memberikan izin operasional pesantren adalah Kemenag. Selain itu, aduan juga dapat diajukan ke pihak kepolisian. Layanan aduan secara daring yang menjamin privasi dan keaktualan laporan dapat menjadi jalan yang efektif untuk memutus mata rantai kekerasan seksual di pesantren. Tentunya, implementasi ini juga perlu disosialisasikan secara masif.

Di samping pencegahan, penyelesaian penanganan terhadap kasus yang berjalan dapat menjadi angin segar bagi para korban untuk tidak lepas kepercayaan kepada pihak berwajib. Penindakan tegas terhadap pelaku juga diharapkan memberi efek jera. Pendampingan oleh lembaga bantuan hukum maupun organisasi terkait juga dapat memberikan rasa percaya diri bagi korban untuk membela diri. Konseling dari pihak pesantren juga akan sangat berperan dalam penyembuhan trauma para penyintas, sehingga angka depresi di kalangan korban dapat ditekan. Adanya konseling ini dimaksudkan sebagai tempat cerita dan sharing santri, baik dalam rangka penanganan maupun pencegahan. Dengan begitu para santri akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman kekerasan seksual.

Akhirnya, sinergi dari semua pihak diperlukan untuk menyudahi drama rentetan kasus kekerasan seksual di pesantren. Para pengasuh harus lebih sadar posisi dirinya, pengurus harus amanah dalam menjalankan tugas, santri harus berani bersuara ketika perlu bersuara, pihak berwajib harus jeli melihat pola kasus, serta lembaga terkait harus responsif menghadapi kekerasan seksual di pesantren.

*) Ketiga penulis Merupakan Siswa MA. Nurul Ummah dan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta

1 https://mediaindonesia.com/nusantara/433184/pengurus-ponpes-cabuli-26-santri- di-ogan-ilir

2 https://bacasaja.id/baca-6786-modus-pencabulan-34-santriwati-ponpes-di-trenggalek-oleh- oknum-ustaz-kalau-sama-guru-tidak-boleh-membantah

3 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5773165/diduga-cabuli-perkosa-santriwati- pengasuh-ponpes-di-mojokerto-dipolisikan/2

4 https://www.viva.co.id/berita/nasional/1379129-oknum-pembina-pesantren-di-solok-jadi-tersangka-kasus-sodomi

5 https://www.medcom.id/nasional/daerah/4KZ2n9pK-cabuli-santri-sendiri-pimpinan- ponpes-di-jombang-divonis-15-tahun-dan-denda-rp4-miliar

6 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, KOMNAS Perempuan, 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here