Oleh Geranium Negra

Pada sidang yang digelar Rabu (26/6) lalu artis peran VA dijatuhi hukuman penjara 5 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Bila dipotong masa tahanan, VA akan dibebaskan pada awal Juli ini.

Awal Januari lalu, VA bersama RS, pengguna jasa prostitusi digrebek dan ditangkap oleh Polda Jatim di sebuah hotel di Surabaya. Penangkapan ini menimbulkan kehebohan, kecaman, dan tak sedikit pula dukungan publik untuk VA. Kasus ini menambah daftar panjang kasus prostitusi yang melibatkan pekerja seni di industri hiburan.

Dalam kasus prostitusi sendiri, hukum pidana hanya menjerat perantara/mucikari, sedangkan pengguna dan pekerja seksnya tidak. Jadi mengapa Polda Jatim terlihat memaksakan diri untuk memenjarakan VA dengan menggunakan pasal UU ITE? Ini merupakan pertanyaan besar. Bahkan penyidik memakai percakapan pribadi sebagai barang bukti untuk menjerat VA. Ini juga salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak privasi. Bayangkan, jika polisi saja mampu dan “diijinkan” untuk membaca seluruh pesan-pesan pribadi kita, maka polisi dapat menghancurkan hidup kita kapanpun mereka mau.

Komnas Perempuan sendiri menyebut VA bukanlah pekerja seks tapi pedila, perempuan yang dilacurkan. Menurut hasil pemantauan dan pendokumentasian berbagai konteks kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang berhubungan dengan industri prostitusi atau perempuan yang dilacurkan (Pedila) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat prostitusi online merupakan korban dari tindak perdagangan manusia, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, serta perempuan dalam jeratan muncikari, dan bahkan menjadi bagian dari gratifikasi seksual.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya mafia prostitusi, menurut Komnas Perempuan, maka kasus seperti prostitusi online tidak bisa terhindarkan. Apapun kelas dan pendidikan dari seorang perempuan yang terlibat prostitusi, mereka cenderung menjadi korban. Meskipun mereka sadar dan bahkan memasang tarif, ternyata permasalahan di belakangnya tidak sesederhana itu.

Banyaknya anggapan negatif dari masyarakat karena perempuan yang terlibat prostitusi memasang tarif, membuat kasus prostitusi online begitu menyudutkan perempuan yang dalam kasus tersebut justru berstatus sebagai korban.

Menurut Komnas Perempuan kasus prostitusi online hendaknya dilihat sebagai jeratan kekerasan seksual di mana perempuan ditipu dan diperjualbelikan. Hal tersebut tidak sesederhana pandangan masyarakat bahwa prostitusi adalah kehendak bebas perempuan yang menjadi pekerja seks, sehingga mereka rentan dipidana atau dikriminalisasi.

Komodifikasi Tubuh Perempuan

Dalam budaya patriarki, perempuan menjadi sebuah kelas sosial dimana ia ditempatkan pada posisi terendah di dalam hierarki sosial masyarakat. Perempuan yang hidup dalam budaya patriarki, bukanlah seorang individu yang memiliki otoritas diri, tetapi sebuah objek milik sosial. Artinya, perempuan dihadirkan dalam ruang publik sebagai suatu sosok yang “dinikmati” melalui berbagai eksploitasi terhadap tubuhnya. Sedangkan pemilik kelas sosial atas di dalam budaya patriarki, yaitu laki-laki, menguasai ruang publik, sehingga ia menganggap tubuh dan keberadaan perempuan adalah objek pasif yang boleh ia intervensi tanpa persetujuan individu perempuan tersebut. Dan ketika budaya patriarki kawin dengan sistem kapitalisme, tubuh perempuan hanya dianggap sebagai komoditas bisnis untuk mendulang profit semata.

Sistem kapitalisme memiliki slogan, tak ada yang etis di dalam kapitalisme. Di dalam sistem ini, untuk bertahan hidup semua orang harus menjual sesuatu untuk ditukar dengan uang yang akan ditukar lagi dengan kebutuhan hidup. Segala sesuatu tidak ada yang diharamkan, semuanya dihalalkan untuk dijual. Buruh menjual tenaganya, petani menjual hasil panennya, politikus menjual “mulutnya”, dan dalam kasus VA, ia menjual tubuhnya.

Sebagai pekerja industri hiburan, VA mau tidak mau harus mengonsumsi barang-barang dari industri kecantikan. Di industri hiburan, perempuan seperti VA dituntut untuk selalu berada dalam standar kecantikan tertentu. Dengan pekerjaan yang tak menentu, tak ada jaminan maupun asuransi, perempuan-perempuan ini akan melakukan segala cara agar bisa bertahan lebih lama dan tak diasingkan oleh industri hiburan yang kejam. Dalam kasus VA, sepinya tawaran pekerjaan dan jeratan hutang membuatnya terpaksa masuk ke dalam bisnis prostitusi.

Memenjarakan VA bukanlah hal yang tepat, apalagi untuk memadamkan akar permasalahan prostitusi. Perempuan-perempuan seperti VA yang terjerumus dalam bisnis prostitusi bukanlah kriminal, mereka adalah korban dari sistem dan budaya yang mengakar berabad lamanya dalam masyarakat.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here