Cetryn Tatiana

Treninda Ardea Pramesti

Regita Azmi Pramestya

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting dalam kekerasan seksual adalah adanya unsur pemaksaan baik dengan ancaman atau intimidasi serta tidak adanya persetujuan dari korban (dikutip dari yayasanpulih.org, 3 November 2021). 

Dewasa ini, praktik kekerasan seksual di Indonesia marak terjadi dalam segala lini kehidupan. Baik dalam lingkup keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, hingga lingkungan lembaga keagamaan. Praktik kekerasan seksual masih marak terjadi lantaran lemahnya aspek perlindungan hukum dan lemahnya pranata sosial. Dalam konteks perlindungan hukum, hukum pidana Indonesia masih belum memberikan keberpihakan pada korban. Dalam konteks pranata sosial, masih minim gerakan sosial secara masif dan terkoordinir untuk melawan praktik kekerasan seksual.

Dalam konteks aspek perlindungan hukum, pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi agenda paling urgen untuk memperkuat perlindungan hukum sebagai upaya meminimalisir praktik kekerasan seksual. Lebih dari itu, kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi angin segar bagi perubahan pendekatan penyelesaian hukum bagi kasus kekerasan seksual dengan memperhatikan kepentingan dan keberpihakan pada korban. Dalam konteks aspek pranata sosial, maka gerakan sosial untuk melawan praktik kekerasan seksual harus diperluas secara masif untuk mempersempit ruang bagi terjadinya praktik kekerasan seksual, memberikan daya dukung sosial bagi terwujudnya lingkungan sosial yang ramah terhadap kesetaraan gender serta sebagai back-up proteksi dari kondisi lemahnya aspek perlindungan hukum.

Gerakan sosial sendiri merupakan sebuah kegiatan terencana dan terorganisir yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki nilai ideologis dan tujuan yang sama untuk mencapai kepentingan bersama dan kemaslahatan publik. Secara teoritik, dikenal beberapa teori mengenai gerakan sosial. Pertama, Resource Mobilization Theory. Merupakan teori gerakan sosial yang meletakkan pembentukan massa sebagai kerangka ideologis untuk mencapai tujuan. Kedua, Value-Added Theory. Merupakan teori gerakan sosial yang mengutamakan aspek penghetahuan dan informasi untuk menciptakan kondusifitas struktural. 

Ketiga, Emergent-Norm-Perspective. Merupakan teori gerakan sosial yang menekankan para perubahan norma atau kultur yang bersifat ambigu dan disfungsional. Keempat, Assembling Perspective. Merupakan teori gerakan sosial yang menekankan peran secara proporsional antara aspek individualis dan aspek kolektif. Gerakan kedua aspek ini harus dilakukan secara sinergis untuk melakukan perubahan sosial. Kelima, New Social Movement Theory. Teori gerakan sosial yang menekankan pada isu-isu mengenai kemanusiaan dan kebudayaan dengan penekanan pada nilai-nilai hak asasi manusia.

Di Indonesia, salah satu gerakan sosial yang revolusioner sebagai kekuatan untuk melawan praktik kekerasan seksual adalah lahirnya Front Santri Melawan Kekerasan Seksual (Formujeres) pada Maret 2018. Secara historis, lahirnya Formujeres dilatarbelakangi oleh terjadinya serangkaian praktik kekerasan seksual yang dialami oleh santri perempuan di salah satu pondok pesantren besar di Ploso, Jombang. Dimana pelaku kekerasan seksual merupakan pemimpin pondok pesantren sekaligus putra dari pendiri pesantren tersebut, yang memiliki jejaring dan kuasa secara sosio-religius. 

Lahirnya Formujeres berguna untuk menciptakan daya dukung untuk para penyintas kekerasan seksual dan mengorganisir kekuatan santri untuk melawan praktik kekerasan seksual secara lebih khusus untuk meminta pertanggungjawaban dan penyelesaian kasus yang adil kepada pelaku kekerasan seksual yang merupakan anak dari pendiri pondok pesantren Ploso Jombang, secara khusus untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan pesantren, dan secara umum untuk menciptakan ruang aman dari praktik kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Secara substantif, Formujeres dapat ditelaah sebagai transplantasi gerakan sosial dalam ranah pesantren untuk menciptakan ruang aman pesantren. 

Faktor Gurita Kekerasan Seksual di Pessantren

Selain kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesnatren Ploso Jombang, di Indonesia juga terjadi beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren seperti yang terjadi di pondok pesantren Ogan Ilir, Trenggalek, dan Bantul. Fenomena-fenomena tersebut barangkali hanya sebuah fenomena gunung es belaka. Hanya nampak beberapa di permukaan namun pada praktiknya marak terjadi. Gurita kekerasan seksual di pesantren disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama, kultur feodal pesantren. Kultur yang meletakkan kiai dan ustadz sebagai patron absolut yang harus ditaati dan dihormati serta diletakkan dalam posisi marwah yang sangat terhormat. Kondisi ini pada satu sisi akan memberikan keleluasaan bagi oknum kiai atau ustdaz nakal untuk memanfaatkan posisi dan perannya untuk melakukan praktik kekerasan seksual pada santrinya.

Kedua, maskulinitas dan ketidakadilan gender. Budaya pesantren konservatif masih memiliki nilai yang kental dengan aroma maskulinitas dan ketidakadilan gender, dimana peran dan posisi perempuan dianggap berada di bawah lelaki. Hal ini pada tahap yang lanjut akan melahirkan paradigma bahwa melakukan praktik kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang biasa.

Ketiga, kultur patriarki. Merupakan kultur pesantren konservatif yang meletakkan dominasi lelaki di atas perempuan secara mutlak. Kondisi menjadi penyebab terjadinya ruang ekosistem yang tidak berkeadilan gender sehingga membuat praktik kekerasan seksual kerap terjadi.

Keempat, minim ruang dialog. Kuatnya dominasi patron pesantren yakni kiai atau ustadz yang menerapkan pola komunikasi top-down sehingga membuat minimnya ruang dialog secara egaliter dan terbuka juga turut menjadi faktor stimulatif yang memberikan ruang strategis bagi terjadinya praktik kekerasan seksual di pesantren serta melemahkan daya dukung sosial untuk melawan praktik kekerasan seksual di ranah pesantren.

Praksis Gerakan Formujeres berdasarkan Pendekatan Teori Gerakan Sosial

Pertama, Resource Mobilization Theory. Formujeres harus melakukan konsolidasi dan soliditas serta membangun jejaring secara luas kepada para santri di seluruh Indonesia. Misalnya dengan menyenggarakan simposium santri nasional untuk melawan praktik kekerasan seksual. Pembentukan dan pengorganisiran massa yang besar akan memperkuat daya dukung gerakan Formujeres untuk melawan praktik kekerasan seksual.

Kedua, Kedua, Value-Added Theory. Formujeres harus mengutamakan aspek penghetahuan dan informasi untuk menciptakan kesadaran kolektif untuk melawan praktik kekerasan seksual khususnya di ranah pesantren. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para santri dengan bantuan jejaring dari lembaga sosial agar dapat berjalan secara masif.

Ketiga, Emergent-Norm-Perspective. Formujeres harus melakukan gerakan revolusioner secara terorganisir untuk merubah kultur yang bersifat ambigu dan disfungsional dalam ranah pesantren misalnya dengan mendorong perubahan kurikulum pesanten yang pro terhadap kesetaraan gender. Keempat, Assembling Perspective. Formujeres harus mampu memainkan peran strategis baik secara individual maupun kolektif untuk memperkuat gerakan melawan kekerasan seksual. Misalnya dengan pembangunan jejaring pers serta komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum. Kelima, New Social Movement Theory. Formujeres harus membangun kerangka ideologis akan pentingya HAM. Formujeres bisa menggandeng Komnas HAM atau Komnas Perempuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai HAM secara struktural dalam lingkup pesantren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here