M. Habib Al-Chudori

Kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren menjadi isu yang sangat krusial untuk dipecahkan. Selain untuk kepentingan mengamalkan ajaran agama, menjaga citra baik pesantren sebagai lembaga yang menawarkan pendidikan karakter dan intelektual,   pemberantasan kekerasan seksual sejak dini juga berguna untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Ada 15 bentuk kekerasan seksual sebagaimana dikutip dari laman Komnas Perempuan : perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, tradisi bernuansa seksual yang membahayakn maupun mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual (Admin, 15 Bentuk Kekerasanual: Sebuah Pengenalan, 2019). 

Dari 15 bentuk diatas, penulis memvalidasi bahwa di pesantren setidaknya kekerasan seksual yang terjadi adalah : perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan dan kontrol seksual. Data ini diambil dari laporan yang dikeluarkan oleh Legal Resources Cencer untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia ( LRC-KJHAM ) Jawa Tengah. direktur LRC-KJHAM, Fatkhurozi menyatakan bahwa beberapa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di pesantren adalah pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, perkosaan dan intimidasi seksual (Admin, 2013). 

Salah satu faktor yang cukup siginifikan dapat menimbulkan kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap ayat maupun hadis yang dipahami secara sepihak sehingga terkesan misoginis. Sebagaimana diperkuat dengan pernyataan Fatkhurrozi. Berdasarkan data yang ia kumpulkan, menurutnya ada kecendrungan dimana dalil agama dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan seksual karena dinilai aman. Selain itu menurutnya, walaupun Indonesia merupakan negara yang cukup maju dalam pelaksanaan hak asasi perempuan, akan tetapi beberapa kasus kekerasan ditemukan berawal dari pemahaman keagamaan yang timpang. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, sebab bisa jadi pesantren berpotensi menjadi produsen pemahaman-pemahaman keagamaan yang misoginis dan dapat menimbulkan kekerasan seksual. 

Beberapa dalil yang kerap dijadikan argumen untuk melegitimasi kekerasan seksual, khususnya kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual adalah :

1. Hadis tentang dila’natnya istri apabila menolak ajakan suami untuk berhubungan badan

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. 

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya ( jima’ ), tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” ( H.R. Bukhari No 5193 )

2. Ayat yang menyatakan bahwa wanita layaknya kebun untuk bercocok tanam

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 

 Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. ( Q.S. Al-Baqarah ayat 223 )

Baik ayat maupun hadis diatas kerap digunakan untuk melegalkan perbuatan memaksakan kehendak seks suami atas istri tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Selain itu, kultur patriarki turut serta mempengaruhi seseorang untuk menafsirkan ayat dan hadis diatas menggunakan sudut pandang patriarki yang menguntungkan laki-laki (Rohmah, 2012). Oleh sebab itu kita mendapati bahwa dalam persoalan seks, wanita selalu dijadikan objek seksual dalam beragam ruang, baik keluarga maupun publik.

Menurut Busriyanti, ada tiga kemungkinan mengapa ayat maupun hadis yang menyangkut perempuan dipahami secara misoginis. Pertama, kekeliruan dalam menginterpretasikan teks. Kedua, metode penafsiran yang digunakan hanya sepotong-potong sehingga pemahaman yang dihasilkan cenderung parsial. Ketiga, penafsiran terhadap teks seringkali diperkuat dengan dalil-dalil yang kualitasnya dhaif, bahkan maudlu (Busriyanti, 2012). Padahal, jika teks-teks tersebut ditelisik asbabun nuzul maupun asbabul wurudnya, lalu di komparasikan dengan dalil-dalil yang setema, serta dibenturkan dengan sudut pandang sosiologis, psikologis dan historis, makna dari teks-teks tersebut ternyata mengarah pada kesimbangan dan kesetaraan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan agenda-agenda strategis yang bertujuan untuk melawan kekerasan seksual di pesantren berbasis pembaharuan pemikiran keagamaan, khususnya teks-teks yang terkesan misoginis dan mendiskriminasi salah satu gender. Beberapa agenda yang dapat dijadikan acuan adalah :

1. Mengupayakan masuknya kurikulum metode tafsir Qur’an dan ma’anil hadis di pesantren selain kurikulum fiqh yang biasa ditemukan di pondok pesantren.

Pemasukan kurikulum ini ditujukan untuk memberikan metode memahami dalil secara seimbang dan moderat. Beberapa pokok bahasan dalam metode tafsir Qur’an dan ma’anil hadis yang penulis sari dari metode tafsir maqashidi Prof. Abdul Mustaqim dan metode ma’anil hadis Nurun Najwah yang dapat dimasukkan kedalam kurikulum bahasan adalah sebagai berikut :

NoTema
1Pengenalan Metode Tafsir Qur’an / Ma’anil Hadis
2Analisis Kebahasaan
3Analisis Historis ( Asbab an-Nuzul / Asbab al-Wurud ) Mikro dan Makro
4Analisis Dalil-Dalil Setema / Komparasi Dalil / Tematisasi Dalil
5Analisis Integrasi-Interkoneksi
6Analisis Maqashid / Maghza / Ide Dasar
7Analisis Kontekstualisasi

2. Membentuk forum kajian tentang kesetaraan gender di pesantren yang berfokus pada teks-teks agama yang disinyalir dapat menjurus pada pemahaman kegamanaan yang menimbulkan tindakan kekerasan seksual.

 Beberapa tema yang bersifat urgent untuk didiskusikan adalah :

NoTema
1Santri dan Kesetaraan Gender di Pesantren
2Santri dan Perjodohan
3Santri dan Hak Mempergunakan Organ Seksual
4Santri dan Stereotipe di Pesantren
5Santri dan Pelecehan Seksual
6Santri dan Relasi Kuasa di Pesantren
7Santri dan Budaya Berpikir Kritis

3. Membentuk dewan pengawas kekerasan seksual di pesantren sebagai media alternatif untuk menetralkan kecendrungan pemahaman keagamaan yang dinilai akan menjurus pada tindakan kekerasan seksual dan mengawal pelaksanaan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren.

Alasan dibalik pembentukan dewan pengawas ini didasari atas kejadian kekerasan seksual di pesantren rata-rata dilakukan oleh pengajar yang memiliki kuasa dengan santrinya. Apalagi jika tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh keluarga dekat pembina pesantren, ada kemungkinan penindakan hukuman bagi para pengajar maupun keluarga dekat pesantren yang melakukan kekerasan seksual tersebut berujung pada proses hukum yang alot maupun penyelewengan hukum.

*M. Habib Al-Chudori, UIN Sunan Kalijaga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here