Titik Puspitasari

Siti Nurul Maulida

Adanya upaya dalam melakukan Perlindungan dan menerapkan keadilan di Pesantren harus ditegakkan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam berbasis asrama, yang mengajarkan dan mendidik generasi muda baik secara  akademis maupun non akademis dengan ajaran agama Islam dan siswanya disebut dengan nama santriwan atau santriwati,dibawah naungan Kyai. Di Indonesia, kesetaraan gender masih menjaid isu hangat hingga kini. Meskipun perlahan kesetaraan mulai diterapkan dan menghasilkan kesejajaran diantara laki-laki dan wanita. Namun, hal tersebut masih tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakadilan masih mudah ditemui. Untuk itu, Hukum di Indonesia ini adalah sebagai tolak ukur untuk  menyelesaikan suatu permasalahan dan keluhan yang di alami oleh seseorang, Baik itu individu ataupun sekelompok orang. Di dalam hukum memuat beberapa sistem hukum dan peraturan. Perlu adanya langkah dalam menegakan dan membangun hukum yang berkeadilan gender, salah satunya di pesantren. Selain itu, perlu juga untuk mengubah paradigma pemikiran masyarakat dan anak di pesantren tentang keadilan yang sama dalam kesetaraan gender agar dapat menciptakan keselarasan atau budaya hukum yang berkeadilan dalam kesetaraan gender.

 Perlindungan anak dan kesetaraan gender saling keterkaitan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan. Relasi gender yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di pesantren banyak menimbulkan beberapa gejala-gejala kontroversial. Salah satunya perlakuan yang tidak adil terhadap gender yang disebabkan berbagai ketimpangan yang khususnya dialami oleh perempuan. Agar kehidupan di pesantren menjadi harmonis maka harus mengurangi ketimpangan yang terjadi yang disertai kesetaraan sikap dan tindakan, keadilan dan penegakan hak asasi manusia, dan perilaku yang tidak seimbang antara laki-laki dan  perempuan. Kebanyakan kasus  kesetaraan gender yang terjadi di pesantren mempunyai pandangan bahwa hak laki-laki tidak disamakan dengan wanita. Namun di beberapa pesantren terkadang juga menganggap kesetaraan gender tidak berpengaruh dalam kehidupan pesantren, yang mana kesetaraan gender ini bahkan dianggap tidak ada.  Buktinya dalam pengajaran dan pendidikan yang ada di pesantren saat ini masih ada beberapa yang cenderung menyebarkan dan menerapkan ketidakadilan gender tersebut, dalam hal ini dapat dilihat bahwa di pesantren masih sensitif terhadap kesetaraan gender. Biasanya hal itu terjadi pada pesantren yang masih menerapkan sistem tradisional, mereka mempunyai pandangan tersendiri tentang kesetaraan gender yang susah untuk diubah.

Dengan ini, antara perempuan dan laki laki berhak mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif, sesuai dengan UUD 1945 yang menyangkut ketentuan HAM ,yang termuat dalam pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2). Selain itu dasar hukum mengenai kasus tersebut juga dijelaskan Sesuai UU No.7 tahun 1984 , yang mana seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui pengesahan konvensi. Konvensi tersebut yakni terdiri dari 3 asas yaitu:

  1. Persamaan substantive
  2. Non diskriminasi
  3. Kewajiban negara

Dimana ketiga asas tersebut diharapkan dapat mengubah ketimpangan terhadap kesetaraan gender yang ada di pesantren. Disaat sekarang ini harus nya sudah tidak ada lagi pembatasan hak-hak di pesantren terutama untuk perempuan, baik dalam bidang pengajaran dan pendidikan, maupun politik didalam pesantren. Karena perempuan juga berhak dan cukup bisa diandalkan dalam proses pengembangan di pesantren, jadi perempuan tidak hanya berperan pasif seperti memasak Ketika di pesantren saja. Uraian tersebut sudah tertera dalam UU No. 68 tahun 1958 tentang pengesahan konvensi mengenai hak hak politik perempuan. Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan secara berkeadilan untuk hak perempuan dari bentuk diskriminasi yang meliputi kesetaraan gender, dan juga pelanggaran hak asasi. Adapun dasar hukum UU No.18 tahun 2019 tentang pesantren yang isinya mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Tujuan hukum tersebut yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam pesantren sehingga santriwan dan santriwati tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan baik serta memiliki sikap yang rendah hati, toleran, dan memiliki nilai keteladanan yang baik,sehingga dapat dijadikan contoh bagi masyarakat banyak, selain itu bertujuan juga untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghapus segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di pesantren. Oleh karenanya hukum tersebut diciptakan supaya tidak terjadi ketimpangan terhadap kesetaraan gender, sehingga santriwan dan santriwati serta seluruh pengurus di pesantren dapat diberikan sikap yang adil, seadil-adilnya hukum yang ada dan berlaku dalam pesantren. Perlu disadari untuk membuat hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap gender, dibutuhkan juga peran dan keterlibatan langsung dari semua masyarakat baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, dan semua lembaga yang terkait. Hal ini dibutuhkan untuk dapat mengembangkan persepektif HAM, pengalaman, aspirasi bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi dan kondisinya. 

Perlindungan dan penerapan keadilan kesetaraan gender di pesantren harus ditegakkan. Dengan adanya hukum di Indonesia ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk  menyelesaikan suatu permasalahan dan keluhan yang di alami oleh seseorang, Baik itu individu ataupun sekelompok orang. Agar kehidupan di pesantren menjadi harmonis maka harus mengurangi ketimpangan yang terjadi yang disertai kesetaraan sikap dan tindakan, keadilan dan penegakan hak asasi manusia, dan perilaku tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Apabila di pesantren masih ditemui masalah kesetaraan gender, maka korban jangan malu dan takut untuk mengungkapkan kepada pengurus pesantren. Untuk itu, pengurus di pesantren juga harus sigap menengangi apabila ada laporan dari korban, dan apabila masalah itu tidak bisa terselasaikan dengan penanganan pengurus pesanten saja, dapat juga meminta bantuan dari aparat penegak hukum karena, seluruh warga negara Indonesia ini telah dilindungi oleh hukum. Upaya untuk meningkatkan prinsip kesetaraan gender di pesantren dapat terwujud apabila seluruh warga masyarakat di pesantren saling bergandengan tangan demi keselarasan dan menciptakan kerjasama yang harmonis, dalam mewujudkan tercapainya sutua tujuan bersama. 

Daftar Pusataka:

  1. Semarak Cemerlang Nusa , 2019, “Mengapa Indonesia membutuhkan Undang Undang Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender”, https://www.scn-crest.org/id/news/latest-news/112-mengapa-indonesia-membutuhkan-undang-undang-kesetaraan-dan-keadilan-gender.html .Diakses pada  26 Oktober 2021 pukul 14.35
  2. Kementrian PPPA, 2017, “ pentingnya keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia”,  https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia.  Diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 19.45
  3. e-Learning Kemen PPPA, 2016, “ Hukum Yang Berkeadilan Untuk Mewujudkan KesetaraanGender”,https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/438/hukum-yang-berkeadilan-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender. Diakses pada 28 Oktober 2021, pukul 07.25

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here